Urusan Djoko Tjandra, Pakar Hukum: Penguasa Polri yang Terlibat Harus Dituntut Pidana

–>

Suara. com – Kapolri Jenderal Idham Aziz menjatuhkan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo dari jabatannya. Kedua jenderal petugas itu dicopot lantaran terbukti menyalahi kode etik terkait red notice buronan kasus hak tagih ataupun cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Sebelum mencopot kedua jenderal polisi tersebut, Kapolri lebih dulu mencopot Brigjen Prasetijo dari jabatan Kepala Jawatan Koordinasi dan Pengawasan PPNS sebab meneken surat jalan untuk Djoko Tjandra.

Keputusan pencopotan jabatan Irjen Napoleon dan Brigjen Nugroho tertuang di dalam Surat Telegram (TR) Kapolri Cetakan ST/2076/VII/KEP. /2020 tertanggal 17 Juli 2020 yang diteken oleh Gandar SDM Kapolri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.

Melalui TR tersebut, Kadiv Hubinter Irjen Napoleon Bonaparte dimutasi dari jabatannya menjadi Analis Kebijakan Itwasum Polri. Sedangkan, Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo yang diduga menandatangani surat penghapusan red notice Djoko Tjandra dimutasi dari jabatannya menjadi Analis Kebijaksanaan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

Terpaut itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengutarakan sejumlah jenderal polisi yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra tak bisa hanya diproses secara etik, namun harus diusut tuntas secara hukum pidana.

“Pihak yang memicu keluarnya perizinan di Kepolisian harus diusut dan dituntut secara pidana, ” kata Fickar kepada Suara. com, Sabtu (18/7/2020).

Djoko Tjandra adalah buronan kelas kakap Kejaksaan Agung semenjak 2009 yang telah divonis bersalah dengan hukuman penjara 2 tarikh oleh majelis hakim terkait urusan korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Namun ia tak suka melaksanakan hukuman, dan dengan khali berkeliaran di Indonesia. Hal itu dinilai mencoreng citra penegakan asas di republik ini.

“Ini sebuah penghinaan tidak hanya terhadap sistem penegakan dasar, tetapi juga sistem berbangsa & bernegara, ” ujarnya.

Sebelumnya, nama Brigjen Nugroho Slamet Wibowo disebut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane sebagai sosok yang berperan penting dalam kejadian buronan kasus hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Jenderal bintang satu itu disebut sebagai pihak yang mengeluarkan surat untuk menghapus red notice Djoko Tjandra.

Neta mengungkapkan, peran Brigjen Nugroho agar bisa keluar masuk Nusantara tanpa ada peringatan atau pemberitahuan apapun. Dia menyebut jika Brigjen Nugroho mengirim surat kepada Dirjen Imigrasi pada 5 Mei lalu.

“Melalui surat No: B/186/V/2020/NCB. Div. HI tertanggal 5 Mei 2020, Brigjen Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi, ” ungkap Neta pada keterangan tertulisnya.

Polri Bantah

Belakangan, Polri mengklaim tidak pernah menghapus red notice buronan Djoko Tjandra. Melainkan, red notice yang diajukan Kejaksaan Agung RI pada tahun 2009 itu telah terhapus secara automatis karena telah melewati masa 5 tahun.

“Ada isu berkembang kok sudah terhapus, atau terdelete, memang di tahun 2014 itu 2009-2014 itu sudah 5 tahun itu adalah delete, delete by system sesuai dengan article nomor 51 di Interpol Rules Processing of Data. Itu urusan 51 di article 51 itu ada tertulis delete automatical disana, ” kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2020).

Argo langsung mengemukakan bahwasanya pada tahun 2015 Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri juga sempat mengirimkan surat ke Dirjen Imigrasi agar memasukkan Djoko Tjandra dalam daftar pencarian orang (DPO). Surat tersebut dikirimkan sudah beredar kabar bahwa Djoko Tjandra berada di Papua Nugini.

“Kadiv Hubinter mengeluarkan surat kepada Dirjen Imigrasi tertanggal 12 Februari 2015, itu ada disini dikatakan bahwa harap bantuan untuk memasukkan nama Djoko Soegiarto Tjandra kedalam DPO imigrasi dan melakukan tindakan pengamanan asalkan terlacak, ” ujar Argo.

Sementara tersebut, Argo berdalih jika surat dengan dikirim Sekretaris NCB Interpol Nusantara Brigjen Pol Nugroho S Wibowo ke Direktur Jenderal Imigrasi tertanggal 5 Mei 2020 bukanlah aplikasi untuk menghapus red notice buronan Djoko Tjandra. Melainkan, surat itu ialah surat pemberitahuan bahwa red notice Djoko Tjandra telah batal secara automatis melalui sistem pokok telah habis tenggat waktunya.

“Jadi itu bukan penghapusan tapi ini penyampaian yang ditujukan pada Dirjen Imigrasi. Ini adalah menyampaikan, ‘ini loh Pak Dirjen Imigrasi bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra sudah terdelete by system’. Maka inilah surat ini diterbitkan sebab Sec NCB (Brigjen Pol Nugroho S Wibowo) kepada Dirjen Imigrasi tertanggal 5 Mei 2020, ” katanya.