Ulung Berbeda-beda Pandangan Soal Covid-19, Mahfud MD: Jadi Urusan Buat Pemerintah

Suara. com kepala Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum serta Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada hal yang membuat negeri tidak mudah dalam melaksanakan kebijakan penanganan Covid-19. Yaitu soal perbedaan pandangan dari berbagai elemen masyarakat terkait virus corona tersebut.

Mahfud mencontohkan dengan beragam pandangan dokter yang berbeda-beda soal kebijakan pemerintah yang wajib diambil ketika kasus Covid-19 di Indonesia melonjak. Tersedia dokter yang meminta pemerintah untuk melakukan lockdown, namun ada pula dokter dengan menyarankan tidak perlu melakukannya.

“Misalnya jika berita hari ini seorang dokter dari IDI mengatakan kalau negara ini mau selamat jangan terlambat, lekas lockdown. Tapi ada tabib lain namanya dokter Fadilah mengatakan jangan lockdown, ” kata Mahfud saat menganjurkan sambutan dalam acara BPK secara virtual, Selasa (29/6/2021).

“Sesama dokter berbeda, yang cocok di Indonesia tak lockdown. Ini kan untuk pemerintah juga jadi perkara, ” sambungnya.

Baca Juga: Curhat Batal maka Wali Nikah Keponakan, Mahfud MD: Biar Keluarga pada Madura yang Putuskan

Bukan hanya di dunia dokter, tetapi juga legal di kalangan ahli keyakinan. Sepengetahuan Mahfud, ada mampu agama yang mengikuti simpulan jabariyah di mana mempercayai usaha manusia ketika menginginkan kesembuhan.

Akan tetapi ada pula ahli agama yang memilih paham qodariyah, yaitu meyakini kalau usaha apapun yang dilakukan kalau telah takdirnya maka tetap bakal kena penyakit.

“Saudara kurun aliran jabariyah dan qodariyah ini masih tumbuh dalam tengah masyarakat dan pemerintah tetap harus mengambil kesimpulan, ” ujarnya.

Perbedaan pandangan juga sahih di kalangan sosiolog. Beraneka macam pendapat disampaikan sosiolog masa menanggapi kebijakan yang dikerjakan pemerintah untuk menekan penyaluran Covid-19.

Bahkan kata Mahfud, ada seorang profesor yang mengatakan kalau Covid-19 tersebut tidak pernah ada. “Bahkan ada seorang profesor mengutarakan Covid-19 itu tidak tersedia, itu profesor, baru kesempatan ini, ” tuturnya.

Baca Juga: Diam-Diam Pemerintah Teken SKB Pedoman Implementasi UU ITE

Beragam kontroversi itu menjadi pekerjaan sendi bagi pemerintah untuk menjemput kebijakan. “Kebijakan sudah diambil dan itulah perlunya kita punya pemerintah. Jadi pemerintah tetap ambil keputusan, ” katanya.