Tidak Naik, Upah Minimum Provinsi Kaltara Tahun Depan Tetap Rp 3 Juta

Ribuan buruh lantaran berbagai elemen buruh yang terlibat dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPI) menggelar aksi protes pada depan kantor Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/11).

Kesimpulan tersebut pun tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Nomor 188. 44/K. 797/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara 2021.

SuaraKaltim. id – Negeri Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memastikan tidak ada kenaikan imbalan minimum provinsi (UMP) pada Tarikh 2021 mendatang. Dengan demikian, UMP yang berlaku di provinsi termuda Indonesia ini.

Penetapan tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK. 04/X/2020 tentang Penetapan UMP 2021 Pada Era Pandemi Covid-19 tertanggal 26 Oktober 2020.

Keputusan tersebut pun tertuang di dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Nomor 188. 44/K. 797/2020 mengenai Upah Minimum Provinsi Kalimantan Mengadukan 2021.

“Kita mengikuti SE Menaker tentang Penetapan UMP 2021 di Era Pandemi. Dan kita juga melakukan rapat dengan dewan pengupahan provinsi. Untuk 2021, UMP sebesar Rp 3. 000. 804. Ini berangkat berlaku per 1 Januari 2021, ” kata Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi laksana dilansir Antara.

Diungkapkannya, yang terpenting zaman ini adalah keselamatan dan kesehatan tubuh. Baik itu para pekerja maupun perusahaan. Pasalnya, Covid-19 belum mampu diprediksi kapan berakhir sehingga itu berdampak perputaran ekonomi nasional.

“Ini dengan kami bahas dengan Dewan Pengupahan Provinsi Kaltara, sehingga kita membatalkan bahwa UMP Kaltara 2021 memasukkan UMP 2020, ” kata Teguh.

Ia pun menegaskan, agar SE Menaker tersebut dapat menjadi acuan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektoral. Artinya, kabupaten/kota juga diharapkan ketika menetapkan UMK 2021 tidak lebih kecil dibanding upah minimum 2020.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah telah menerbitkan SE yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. SE ini mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2021 di dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan & keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh dan menjaga kelangsungan usaha, dan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh tercatat dalam membayar upah.