Putaran 3 Mantan Pimpinan KPK Dipanggil Komnas HAM Terpaut Polemik Tes Wawasan Kewarganegaraan nasional

Bahana. com – Komnas HAM terus hidup mengusut dugaan kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan menyebabkan 75 pegawai KPK dinonaktifkan. Hari ini Jumat (18/6/2021) giliran tiga bekas pimpinan KPK dipanggil buat diminta pendapatnya terkait diskusi ini.

Diketahui, Rabu (17/6/2021) kemarin, Komnas HAM pula baru saja memeriksa satu diantara pimpinan KPK, yakni Nurul Ghufron terkait polemik TWK KPK.

Dari informasi, tiga eks pemimpin KPK itu adalah Saut Situmorang yang merupakan mantan Wakil Ketua KPK (2015-2019), Bambang Widjojanto mantan Wakil Ketua KPK (2011-2015) serta M. Jasin mantan Pengantara Ketua KPK (2007-2011).

Sebelumnya, usai memeriksa Nurul Ghufron, Komisioner Pemantauan dan Pengkajian Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, ada banyak perkara yang tak dapat bisa dijawab oleh Ghufron.

Baca Serupa: Komnas PEDOMAN: Hasil Penyelidikan Soal TWK KPK Bersifat Mengikat & Tak Terbantahkan

Kata Anam, pertanyaan itu bagaikan mengapa Tes tidak lakukan secara tertulis. Kemudian mengapa TWK dimasukkan menjadi salah satu syarat peralihan 75 personel KPK menjadi Aparatus Biasa Negara (ASN).

“Dan pak Nurul Ghufron ini juga tidak bisa jawab sebab KPK tidak tahu, katanya itu lininya Badan Kepegawaian Negara (BKN), ” ujar Anam kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/6/2021).

Selain itu, ada selalu pertanyaan lainnya yang tak bisa dijawab oleh Ghufron.

“Pengambilan kebijakan di level besar yang itu kami telusuri apakah ini wilayah kolektif kolegial atau tidak dan ternyata dia (Ghufron) jawab tidak tahu, ” ucap Anam.

Seperti diketahui, penyidik superior KPK, Novel Baswedan bergabung sejumlah pegawai yang tak lolos TWK melaporkan oknum pimpinan KPK ke Komnas HAM.

Baca Juga: KPK Banyak Digugat Bervariasi Lembaga, Nurul Ghufron: Silakan Saja!

“Ada kesibukan yang sewenang-wenang dilakukan dengan sedemikian rupa. Efek sebab tindakan sewenang-wenang itu penuh pelanggaran HAM, ” logat penyidik senior KPK Roman Baswedan di Jakarta seperti yang dikutip dari Kurun.

Novel mengatakan terdapat kurang hal yang disampaikan kepada Komnas HAM di antaranya terkait penyerangan privasi, seksualitas hingga masalah beragama.

Menurut dia, hal itu setara sekali tidak pantas dilakukan dan sangat berbahaya. Roman meyakini TWK hanya bagian untuk menyingkirkan pegawai dengan bekerja dengan baik serta berintegritas.