Omnibus Law Melenggang ke Paripurna, Jutaan Buruh Bersiap Mogok Massal

–>

Suara. com – Sedikitnya lima juta buruh sudah menyatakan jadi mogok massal menyusul kesepakatan antara pemerintah dengan DPR untuk membawa Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja untuk disahkan dalam Rapat Paripurna pada Selasa 8 Oktober mendatang.

Presiden Konfederasi Konsorsium Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan jutaan buruh yang siap mogok massal itu berasal dari 33 federasi serikat buruh.

“Mogok nasional itu akan diikuti sekitar 2 juta buruh, rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi & hampir 10 ribu perusahaan dibanding berbagai sektor industri di segenap indonesia, seperti industri kimia, gaya, tekstil, sepatu, otomotif, baja, elektronik, farmasi, dan sebagainya, ” prawacana Said Iqbal, Minggu (4/10/2020).

Dia membicarakan aksi ini sesuai mekanisme Undang-undang No 9 tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini ialah UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dalam pasal 4 nya yang berbunyi salah satu fungsi konsorsium pekerja adalah merencanakan dan melakukan pemogokan.
“Selain itu juga dipakai UU tentang HAM serta UU tentang hak sipil & politik masyarakat, ” sambungnya.

Sedikitnya ada 10 isu yang diusung oleh buruh dalam menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, Kesepuluh isu tersebut adalah berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK dan UMSK, pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti serta hak upah atas cuti, mengikuti jaminan kesehatan dan jaminan purna bakti bagi pekerja kontrak outsourcing.

“Buruh tak akan pernah berhenti melawan sepanjang masa penolakan RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh dan anak buah kecil, ” tegasnya.

Diketahui, pemerintah dan DPR kompak menggelar rapat hingga malam hari untuk membawa RUU Menjadikan Kerja ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan pengesahan menjadi UU dalam rapat paripurna di dalam Selasa besok.

Keputusan ini disetujui sebab tujuh dari sembilan fraksi, itu yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat & PKS.