Lakukan Kajian, Komnas HAM Beberkan Kandungan Nyeleneh di RUU Ciptaker

–>

Suara. com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengkaji rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang banyak dikritik masyakarat. Hasil dari kajian tersebut, Komnas HAM RI menemukan penuh kandungan RUU Ciptaker yang tak sesuai dengan pemenuhan HAM bagi masyatakat.

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik memaparkan satu bohlam satu hasil kajian RUU Ciptaker yang diciptakan sebagai solusi permasalahan berbagai aturan tumpang tindih dan menghambat administrasi birokrasi, khususnya dalam bidang investasi.

Poin pertama ialah soal pembuatan RUU Ciptaker yang dianggap menyimpang dari aturan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tarikh 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Hal ini khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menjamin benar untuk berpartisipasi dan asas keterbukaan yang menjadi elemen fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ” kata Taufan dalam konferensi persnya secara virtual, Kamis (13/8/2020).

Pembuatan RUU Ciptaker juga dianggap mengandung penyimpangan dasar hukum lex superior derogat legi inferior di mana dalam Perkara 170 Ayat 1 dan dua RUU Ciptaker, Peraturan Pemerintah dapat mengubah peraturan setingkat undang-undang kalau muatan materinya tidak selaras dengan kepentingan strategis RUU Cipta Kegiatan.

Lalu RUU Ciptaker bakal membutuhkan 516 peraturan pelaksana yang bertumpu di kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif, sehingga berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) serta tidak sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang sederhana, efektif, serta akuntabel.

Selain itu Komnas HAM RI juga khawatir apabila RUU Ciptaker menjadi sebuah undang-undang superior asalkan disahkan.

“Hal ini akan menimbulkan kekacauan tatanan hukum dan ketidakpastian hukum, ” ucapnya.

Di dalam RUU Ciptaker pula Komnas HAM melihat adanya kebobrokan atas kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehingga berpotensi mengabaikan kewajiban realisasi progresif atas pelepasan hak-hak sosial dan ekonomi.

Hal itu terkait dengan politik hubungan kerja yang membuka seluas-luasnya praktik perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)/kontrak. Kemudahan dalam proses mekanisme Pemutusan Ikatan Kerja, penurunan standar kelayakan & kondisi kerja yang adil terkait dengan upah, cuti dan bubar, serta pemunduran dalam perlindungan hak untuk berserikat dan berorganisasi.