Istana Sebut Kisruh Omnibus Law Sebab Publik Lebih Percaya Medsos

Suara. com – Tenaga Ahli Utama Dewan Staf Kepresidenan, Ade Irfan Pulungan menilai, perdebatan hingga penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja yang terjadi pada akhir-akhir ini disebabkan karena publik lebih membenarkan terhadap media sosial (Medsos).

Menurutnya, jalan sosial hanya membuat gaduh karena sebarkan hal-hal negatif soal UNDANG-UNDANG Ciptaker.

“Saya juga susah menjelaskan kepada publik, karena kita lebih percaya dengan dunia medsos yang beredar isu di media sosial. Itu serupa keunggulan teknologi hari ini, makanya banyak informasi yang kita dapatkan di medsos tentang hal-hal dengan negatif, apalagi tentang klaster ketenagakerjaan, ” kata Irfan dalam pembicaraan daring bertema ‘omnibus law & aspirasi publik’, Sabtu (17/10/2020).

Menurutnya, jemaah kini banyak menerima kabar bohong atau hoaks dari media baik tentang UU Ciptaker. Misalnya mengecap bahwa dalam UU Ciptaker pesangon akan dihilangkan hingga hak terlanjur dihapuskan.

Baca Serupa: Bank Dunia Respon Positif Omnibus Law, Veronica Koman: Harus Ditolak

“Tapi pada prinsipnya sebagaimana kami jelaskan bahwa hal-hal tersebut bisa kami klarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar, ” ungkapnya.

Lebih lanjut, Irfan mengakui kalau pemerintah dalam setiap membuat kebijakannya tidak bisa memuaskan semua bagian. Termasuk soal adanya Omnibus Law Cipta Kerja.

“Saya yakin dan percaya bahwa pemerintah tidak ingin bersemuka dengan aspirasi publik walaupun tidak memuaskan keinginan, ” tandasnya.

Sebelumnya, DPR serta pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020) lalu.

Keputusan itu disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju kurun lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.

Baca Juga: Bank Dunia Sambut Omnibus Law, Veronica: Semakin Menandakan Harus Ditolak

Rupanya UU Cipta Kerja ini pula mengundang reaksi keras dengan aliran demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas praktisi, para guru, hingga tokoh pegangan.