Batalkan UU Cipta Kerja, KSPI Usikan Permohonan Legislative Review ke DPR

Suara. com berantakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengirimkan tulisan ke sembilan fraksi di DPR RI guna mengajukan permohonan pengujian legislatif atau legislative review terhadap Omnimbus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

“Sudah kami kirim surat resmi KSPI kepada sembilan fraksi di DPR RI dengan tembusan ke arahan DPR, MPR, DPD dan 575 anggota DPR RI. Isi tulisan itu adalah tentang permohonan buruh meminta kepada anggota DPR RI melalui fraksi agar melakukan legislative review, ” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/10/2020).

Menurut dia, surat pengajuan permohonan legislative review UU Membentuk Kerja sudah disampaikan ke bagian PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, serta PPP di DPR dan diterima pada 20 Oktober 2020.

KSPI menodong DPR melakukan legislative review sebab Omnibus Law UU Cipta Kerja telah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat luas, bukan hanya dari kalangan pekerja.

Membaca Juga: Minta DPR Legislatif Review UU Ciptaker, KSPI: Dengarkan Suara Rakyat!

“Oleh sebab itu DPR harus mengambil sikap untuk melakukan legislative review, ” ujar Said.

Said mengatakan bahwa KSPI mendorong Fraksi PKS dan Demokrat, yang menyatakan tidak menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja, berinisiatif membakar legislative review dan pembatalan undang-undang.

KSPI dan serikat buruh lainnya berencana mengadakan aksi nasional saat DPR melakukan sidang paripurna pertama pokok November 2020. Para pekerja berencana menggelar aksi di depan gedung DPR di Jakarta dan kantor-kantor DPRD di provinsi. ( Antara )